Wapres JK dan rombongan Menteri Kabinet Kerja mendatangi Posko Crisis Center Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur (Liputan6.com/ Hanz Jimenez Salim)
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri bersama rombongan menunda kepulangan ke Jakarta. Hal ini diakibatkan Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali yang kembali ditutup karena erupsi Gunung Raung.
Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com, Rabu (22/7/2015), semula JK bersama rombongan akan kembali ke Jakarta pada pukul 15.00 Wita. Tapi otoritas Bandara Ngurah Rai memberlakukan sistem buka tutup bandara demi keselamatan penerbangan sejak Rabu 22 Juli 2015 pukul 13.00 Wita.
Wapres bersama rombongan pun akhirnya dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada Kamis 23 Juli 2015 pukul 07.00 Wita dengan menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI AU.
Agenda Wapres pada Kamis besok antara lain mengikuti Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden.
Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, kembali ditutup pada Rabu (22/7/2015), Pukul 13.00-18.00 Wita. Pengelola memutuskan menutup bandara karena debu vulkanik erupsi Gunung Raung mengganggu jalur penerbangan.
Terkait dengan penutupan Bandara Ngurah Rai maka penerbangan dari maskapai yang tergabung di Lion Group seperti Lion Air, Wings Air dan Malindo Air dari dan menuju Denpasar juga tertunda. Terdapat 35 Penerbangan maskapai Lion Group yang tertunda baik yang dari dan menuju Denpasar. (Alv/Mut)
2 Jam Transit di Abu Dhabi, Pesawat Jokowi Langsung ke Palembang
Presiden Jokowi dan Istri melambaikan tangan sebelum memasuki pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta,(24/10/2015). Tujuan utama Jokowi adalah meningkatkan hubungan bilateral, terutama investasi dan perdagangan. (Liputran6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta - Setelah melalui perjalanan cukup jauh dari Amerika Serikat kemudian transit di Bandara Internasional Schiphol, Amsterdam, Belanda. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 mendarat mulus di Bandara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Rabu 28 Oktober, pukul 18.00 waktu setempat.
Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengatakan, pesawat yang ditumpangi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama rombongan transit di Abu Dhabi selama 2 jam untuk pengisian bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Air.
"Sebelumnya pesawat ini menempuh rute Bandar Udara Andrews Airforce Base Maryland Amerika Serikat menuju Bandara Schiphol, Amsterdam," ucap Ari melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu, 28 Oktober 2015.
Selanjutnya kata Ari, Dari Abu Dhabi, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 akan langsung menuju Palembang, Sumatera Selatan dan diperkirakan tiba pada Kamis, 29 Oktober 2015 pukul 08.00 WIB.
"Setibanya di Palembang, Presiden dan rombongan terbatas dengan menggunakan helikopter milik TNI-AU akan melanjutkan peninjauan beberapa lokasi titik api dan posko pelayanan kesehatan," ucap dia.
Kunjungan Presiden ke wilayah yang terkena kabut asap kata Ari, untuk memastikan langkah-langkah pemadaman kebakaran lahan dan hutan serta penanganan korban dampak kabut asap, terutama pelayanan kesehatan, berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Senin pagi, 26 Oktober pukul 10.35 waktu setempat, Presiden Jokowi memutuskan mempercepat lawatannya di Amerika Serikat dan segera kembali ke tanah air.
Presiden menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah dirinya mendengar laporantentang kondisi kesehatan dan dampak sosial yang dialami warga masyarakat di daerah yang terkena kabut asap. (Ron/Dan)
Pelemahan Pelindo II Disebut Sebagai Ancaman Program Pemerintah
Sejumlah pekerja saat mengecek peti kemas di Pelabuhan JICT, Tanjung Priuk, Jakarta, Rabu (25/3/2015). Pelindo II mencatat waktu tunggu pelayanan kapal dan barang sudah mendekati target pemerintah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta - Garda Nawa Cita, salah satu organ pendukung pemerintahan Jokowi-JK menilai bahwa kegaduhan politik yang terjadi pada Pelindo II telah bergeser dari subtansi permasalahan dan hanya akan buang-buang energi. Pansus Pelindo II yang kini dibentuk DPR juga dianggap telah menyimpangkan permasalahan demi kepentingan politik tertentu.
"Terjadinya beberapa kali pergeseran isu dalam permasalahan di Pelindo II membuktikan inkonsistensi para pihak untuk menggunakan isu tersebut bagi kepentingan politik jangka pendek," kata Ketua Umum Garda Nawa Cita, Irwan Suhanto dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Garda Nawacita, lanjut Imam, melihat bahwa upaya pelemahan terhadap Pelindo II menjadi ancaman bagi terwujudnya program Tol Laut yang merupakan bagian integral dari Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK. Program Tol Laut yang bertitik tumpu kepada kuatnya sistem kepelabuhanan membutuhkan kepemimpinan yang kuat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
Irwan menegaskan, berbagai manuver sejumlah pihak untuk menyudutkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dalam permasalahan di BUMN ini, menunjukkan adanya upaya pemaksaan pergantian direksi di Pelindo II. Padahal sejauh ini kebijakan RJ Lino sudah sesuai koridor aturan yang berlaku.
Sebagai Direktur Utama PT Pelindo II, Lino memiliki kewenangan melakukan kegiatan pengusahaan pelabuhan yang telah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 344 ayat 3.
"Campur tangan pihak lain di luar jajaran direksi Pelindo II tidak memiliki pijakan hukum yang jelas. Karena itu upaya para pihak untuk memaksakan kepentingan dan pergantian direksi di Pelindo II harus dihentikan," uca Irwan.
Upaya untuk mengganti posisi jabatan direktur utama BUMN, termasuk Pelindo II adalah kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi dan Meneg BUMN Rini Soemarno. Itu sebabnya, mengingat program Tol Laut Pemerintahan Jokowi-JK yang bertitik tumpu kepada kuat dan kokohnya pelabuhan-pelabuhan, maka segala upaya melemahkan sistem kepelabuhanan nasional merupakan bentuk sabotase terhadap program itu.
"Garda Nawa Cita menolak tegas segala usaha dan upaya mengganti posisi dan jabatan direksi BUMN dengan menggunakan opini politik sebagai argumen. Demi meningkatnya kualitas dan kompetensi pimpinan BUMN maka pergantian posisi dan jabatan pimpinan BUMN seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan beradab," jelas Irwan.
Sekjen Garda Nawacita Ahkrom Saleh juga menganggap reaksi Serikat Pekerja (SP) JICT terkait perpanjangan konsesi JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) sudah berlebihan. Persoalan kerja sama dan atau perpanjangan kontrak kerja sama sama sekali tidak memiliki koneksitas langsung dengan kegiatan serikat pekerja.
"Perpanjangan kontrak kerja sama adalah kewenangan direksi Pelindo II sebagai induk perusahaan PT JICT. Karena itu bukan domain sebuah serikat pekerja, maka tindakan SP JICT sudah melenceng jauh dari fungsinya," tukas Akhrom. (Ali/Dan)
Lembaga Survei Nasional (LSN) dalam surveinya menyatakan mayoritas warga DKI Jakarta lebih memilih Megawati Soekarnoputri ketimbang Jokowi dari internal PDIP untuk menjadi calon presiden (capres) 2014. Gubernur DKI bernama lengkap Joko Widodo itu juga diragukan kemampuannya sebagai Presiden.
"Publik Jakarta menganggap sosok Megawati yang telah matang dalam dunia politik dan pernah menjabat sebagai wakil presiden dan presiden dianggap lebih pantas daripada Jokowi untuk diusung sebagai capres," kata Peneliti utama LSN Gema Nusantara di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2014).
Hasil itu didasarkan pada survei yang digelar dalam rentang waktu 10 hingga 26 Januari 2014. Hasilnya, sebanyak 33,8% warga DKI Jakarta lebih memilih Megawati Soekarnoputri daripada Jokowi sebagai capres dari kalangan internal PDIP.
Tingginya elektabilitas Mega di kalangan warga Jakarta karena dianggap sebagai tokoh yang syarat pengalaman dan masih layak untuk menjadi presiden yang kedua kalinya.
Sayangnya, apa indikator yang diberikan LSN kepada responden bahwa Mega lebih pantas menjadi capres PDI Perjuangan dibanding Jokowi, Gema tidak bisa menjawab. Dirinya hanya memberikan pilihan mana saja tokoh internal PDIP yang paling layak menjadi capres.
"Kami lempar pertanyaan terbuka dan jawaban publik Mega lebih pantas dari Jokowi sebagai capres," ujar Gema.
Selain Mega dan Jokowi, tokoh-tokoh internal PDIP lainnya yang layak dijadikan capres berturut-turut yakni Puan Maharani 6,5%, Pramono Anung% persen dan Ganjar Pranowo 3,8%.
"Di bawah nama-nama itu menyusul Tjahjo Kumolo, Rieke Diah Pitaloka, dan Budiman Sudjatmiko di bawah 2%," kata dia.
Survei yang dilakukan oleh LSN ini dilaksanakan di 5 wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 790 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara berjenjang dengan tingkat margin error sebesar 3,5%. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman kuesioner. (ip03)
Survei: Ridwan Kamil dan Risma 'Ancam' Ahok di Pilkada DKI 2017
Walikota Bandung Ridwan Kamil. (Liputan6.com/Okan Firdaus)
Liputan6.com, Jakarta - Pilkada di DKI Jakarta akan kembali digelar pada 2017. Namun gambaran siapa yang mampu menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin Jakarta periode berikutnya mulai bermunculan dari pandangan publik.
Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network memunculkan sosok Walikota Bandung Ridwan Kamil biasa disapa Kang Emil dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Keduanya berpotensi menjadi saingan terberat Ahok jika maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI 2017 nanti.
Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengaku melihat ada upaya serius yang dibungkus rapi dengan sangat elegan untuk menarik perhatian publik. Dugaan awal terlihat pada momen Konferensi Asia-Afrika (KAA) beberapa waktu lalu di Jakarta dan Bandung.
"Survei yang kami lakukan ini berlatar belakang rasa penasaran. Momen KAA kemarin sepertinya dimanfaatkan untuk menguatkan karakter dan figur Ridwan Kamil secara masif ke level nasional. Untuk itu kami buktikan secara scientific," ujar Hasan di D' Consulate Lounge, Jakarta, Kamis (7/5/2015).
Dugaan tersebut kemudian dijadikan hepotesis awal untuk dilakukan penelitian. Sebagai kontrol, nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas juga dimasukkan dalam survei. Publik mempersepsikan bahwa selama ini keduanya sebagai pemimpin yang berprestasi.
"Namun melihat kemiripan karakter wilayah yang dipimpin serta intensitas berita dalam 2 tahun terakhir, hanya Emil dan Risma yang patut disandingkan. Emil berada di kota besar yang dekat dengan Ibukota. Risma juga di Kota Surabaya bahkan lebih besar dari Bandung. Kalau di Banyuwangi, susah dilihat publik karena media jarang masuk ke kota kecil," terang dia.
Survei yang dilakukan pada 24-30 April 2015 ini melibatkan 1.000 responden dari warga DKI Jakarta yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95% dengan margin of error kurang lebih 3,1%.
Terkait popularitas, Cyrus Network menanyakan kepada responden tanpa memberikan pilihan nama maupun foto/gambar tokoh. Hasilnya ada 3 nama yang mempunyai penilaian tertinggi, yakni Ahok sebesar 96,6% disusul Risma 74,5% dan Emil 73%. Sementara sejumlah tokoh nasional lainnya seperti Menteri Susi, Prabowo Subianto, Wagub Djarot, Haji Lulung, Fauzi Bowo, dan lainnya tingkat popularitasnya masih di bawah 50%.
Sementara tingkat kesukaan kesukaan terhadap ketiganya hampir seimbang. Ahok mendapat poin 62%, sedangkan Emil 62,7% dan Risma 65,6%.
Sedangkan tingkat pemilihan/elektabilitas dalam Pilkada DKI 2017 tanpa memberikan pilihan, nilai tertinggi dipegang Gubernur Jakarta saat ini. Ahok mendapat poin 26,7%, disusul Jokowi 6%, Emil 5,9%, Fauzi Bowo 4,1%, dan Risma 3,1%. Namun saat diberikan pilihan nama dan gambar, 33,9% reaponden memilih Ahok, Risma naik menjadi 11,4%, dan Emil 10,4%.
Pemilihan calon dikerucutkan menjadi 10 hingga 4 nama terbesar. Dan hasilnya selalu Ahok, Emil, dan Risma yang mendapat poin 3 terbesar.
Kemudian jika 2 nama yang akan maju dalam Pilkada DKI 2017 nanti, Ahok dan Emil mempunyai suara yang hampir seimbang. Ahok 42,5%, Emil 38,6%, belum memutuskan 13,8%, dan tidak menjawab 5,1%. Sedangkan jika Ahok melawan Risma, maka Ahok 42,8%, Risma 37,2%, belum memutuskan 14,3%, dan tidak menjawab 5,3%.
Melihat angka tersebut tentu Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini menjadi ancaman besar bagi Ahok seandainya mereka akan maju dalam Pilkada 2017 nanti. Berdasarkan survei, banyak hal yang harus diperbaiki dalam kepribadian Ahok. Seperti manajemen emosi, pemilihan kata, sosialisasi dengan masyarakat, dan sebagainya.
Dari hasil survei ini, Cyrus Network menilai kuatnya dukungan terhadap kedua tokoh tersebut menunjukkan bahwa publik di DKI telah memiliki perspektif yang rasional. Mereka juga hanya mau memilih kandidat pemimpin yang dipersepsikan berhasil dan berintegritas tinggi, meskipun tokoh tersebut bukan dari Jakarta. (ip 02)
Survei CSIS: Bila Pilpres Hari Ini, Ahok Kalahkan SBY
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Facebook Ahok)
ambon IP - Muda, tegas, percaya diri dan tenar. Keempat hal itu ada di sosok Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok. Pesona Gubernur DKI Jakarta tersebut, tidak kalah dengan Joko Widodo.
Bahkan, jika Pemilihan Umum Presiden digelar hari ini, dia mampu menembus posisi 3 besar. Hal itu sesuai dengan survei yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Kepala Penelitian Bidang Politik CSIS Philips Vermonte menegaskan nama Joko Widodo atau Jokowi masih berada di posisi pertama diikuti Prabowo Subianto. Kemudian, ada nama Ahok di peringat ketiga mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang berada di posisi keempat.
"Berdasarkan tingkat elektabilitas tokoh, bila Pilpres dilaksanakan hari ini, Jokowi masih unggul dengan 36,1 persen, kemudian Prabowo 28,0 persen, Ahok dengan 4,9 persen, SBY 4,8 persen," ujar Vermonte di Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Ahok juga mengalahkan tokoh pemimpin muda lainnya, Ridwan Kamil. "Ridwal Kamil 3,6 persen, lainnya 12,8 persen, sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 9,7 persen," lanjut Vermonte.
Menurut dia, nama Ahok melejit seperti katapel. Padahal, pada 2014, namanya tidak diperhitungkan.
"Yang menarik, memang nama Ahok mencuat seperti katapel. Walaupun nama SBY muncul juga," tegas Vermonte.
Peneliti CSIS Arya Fernandes menegaskan nama Ahok muncul, lantaran kebijakannya yang selalu mendapatkan apresiasi dari publik.
"Dia populer dan kebijakannya mendapatkan apresiasi publik. Figurnya pun menunjukan perbedaan dari yang lain, apalagi berani bertarung dengan DPRD," tegas Arya.
Selain itu, Ahok dipandang sebagai elite masa depan dan tokoh bersih. "Ahok dianggap elit masa depan, serta tokoh bersih yang antikorupsi," pungkas Arya.
Survei ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah responde adalah 1.183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (ip 02)
Kwarnas Pramuka ingin generasi muda refleksikan Pancasila
| 1.562 Views
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault (ANTARA FOTO/ho/sumitro)
antara news - Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka menginginkan generasi muda dapat merefleksikan makna Pancasila sebagai ideologi negara dalam kegiatan positif yang mereka senangi, salah satunya menjadi anggota Pramuka.
"Generasi perhatian pramuka yang lahir pada tahun 2000an adalah generasi cyber yang menghabiskan 24 jam waktu mereka di dunia maya. Generasi ini sudah jauh dari akar sejarah kita," kata Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault pada malam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu malam.
Adhy mengatakan pemuda harus merefleksikan Pancasila dalam bentuk gaya yang disenangi, seperti Pramuka dengan konsep asik, keren dan gembira.
Selain itu, Dasa Dharma yang menjadi pedoman Pramuka lahir dari Pancasila yang dapat memersatukan bangsa.
Hal itu dapat dilihat dari keutuhan anggota Pramuka dari Sabang sampai Merauke yang dengan bangga menggunakan kacu merah putih di dada mereka.
Oleh karenanya, nilai Pancasila yang harus direfleksikan kepada anak muda ialah pramuka menjadi kegiatan yang kembali diminati oleh generasi muda, terutama anak-anak berusia di bawah 17 tahun.
Sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober, Kwarnas pun menyelenggarakan acara bertema "Refleksi Pancasila dan Kita" di Gedung Graha Baktu Budaya, Taman Ismail Marzuki.
Pemilihan TIM sebagai tempat acara juga dirasa tepat karena merupakan pusat pembangkit rasa kebangsaan yang sangat prestisius bagi kalangan seniman, budayawan dan akademisi.
"TIM ini tempat bersejarah. Pancasila tidak melulu disampaikan lewat pidato, tetapi juga bisa lewat puisi, lagu, monolog dan bahasa foto serta yang terpenting Pancasila ada dalam perbuatan kita sehari-hari," ujar mantan Menpora tersebut.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno dan diramaikan antara lain pembacaan puisi oleh aktris Olivia Zalianty, pemain senior Teater Koma Sari Sabda dan pementasan monolog Cut Nyak Dien oleh aktris teater Sha Ine Febriyanti.
ilustrasi Kapolda Papua Paulus Waterpauw (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Ambon Ip- Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyatakan siap mengirim 50 personel ke Karubaga, Kabupaten Tolikara, guna mambantu pengamanan menjelang dan hari-H Lebaran Haji 2015 agar kejadian pertengahan Juli lalu tidak terulang lagi.
"Nanti kekuatan kami tambah 50 orang," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw usai mengikuti rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Senin malam.
Pascakekerasan pada pertengahan Juli lalu di Karubaga, Kabupaten Tolikara, kata dia, hingga kini situasinya terbilang kondusif.
"Kondisi aman terkendali. Besok sebagian dari kami (peserta rapat Forkompimda) naik ke atas untuk rekonsiliasi bersama di Tolikara, saya kira begitu," katanya.
Ketika disinggung sejauh mana rekonsiliasi yang dilakukan pascaperistiwa itu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengklaim rapat atau pertemuan Forkompimda Papua merupakan bagian dari hal itu.
"Rekonsiliasi, saya pikir ini bagian dari proses itu, hari ini kami bicara dan besok baikkan," katanya.
Mengenai nasib HK dan JW, kedua tersangka atau provokator insiden Tolikara, Waterpauw mengatakan bahwa hal itu telah menjadi ranah Kejati Papua karena kasus tersebut telah dilimpahkan sejak awal September 2015.
"Proses kedua orang, pertanyaan ini kan sudah dijawab tadi oleh Kejati. Sekarang sudah tahap kedua, dalam tanggung jawab kewenangan penyidikan dan penuntutuan ada di Kejati. Tadi beliau sudah sampaikan ada proses yang sudah dilalui, hanya permohonan penangguhan dan sebagainya itu akan dipertimbangkan oleh pihak Kejati," katanya.
liputan 6 - Meski kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, tampaknya Golkar kubu Agung Laksono masih tetap percaya diri. Wakil Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Ancol Yorrys Raweyai mengatakan tetap tenang dengan putusan tersebut.Menurut dia, biarkan kubu Aburizal Bakrie atau Ical sibuk dengan PTUN, sedangkan kubu Agung fokus pada pilkada."Yang penting kita konsolidasi biar bisa ikut pilkada. Dia (kubu sebelah) sibuk PTUN, kita sibuk gimana biar Golkar biar bisa ikut pilkada," ujar Yorrys di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (19/5/2015).Yorrys merasa yakin dan santai karena pihaknya yang masih memegang Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, di mana dengan adanya banding, maka PTUN tersebut belum bisa berlaku."Ngapain kita harus pusing. KPU hanya berpegang pada SK Menkumham. Kita punya legalitas pertama Mahkamah Partai dan kedua SK Menkumham," tutur Yorrys.Dia menegaskan sebenarnya masalah utama adalah Munas Riau kembali 'hidup' yang dinialai berbau politis."Munas Riau berlaku itulah yang dipersoalkan. Putusan ini sangat politis," pungkas Yorrys.(IP02)
Kubu Agung: Konflik Dualisme Golkar Diselesaikan secara Hukum
liputan 6- Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta memutuskan, konflik dualisme kepemimpinan partai berlambang pohon beringin diselesaikan secara hukum. Hal tersebut diambil setelah digelarnya rapat pleno pada Rabu 16 September 2015.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Leo Nababan menyatakan, pihaknya menghormati usulan Wakil Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Yorrys Raweyai yang menginginkan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengakhirikonflik dualisme.
"Munaslub yang digulirkan saudara Yorrys, kita harus konsekuen. Seperti yang diutarakan kubu sebelah (Aburizal Bakrie cs) dan kubu sebelah sini Agung Laksono. Persoalan DPP Golkar dilanjutkan secara hukum di pengadilan yang saat ini masuk MA (Mahkamah Agung)," kata Leo di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu 16 September 2015.
Karena itu, imbuh Leo, pihaknya mengajak semua kader Golkar untuk menunggu putusan MA yang nantinya akan menjadi landasan hukum siapa yang berhak menjadi ketua umum partai beringin tersebut.
Leo berharap, jika MA sudah memutuskan, tidak ada yang mengajukan peninjauan kembali (PK). Hal tersebut agar Golkar kembali bersatu dan tidak berlarut dalam konflik dualisme kepengurusan.
"Maka kita tinggal menunggu hasil kasasi di MA. Ini yang kita tunggu. Kita berharap tidak ada PK-nya, jadi itu yang inkracht sebenarnya. Yang menang 1, dan itu yang melaksanakan Munas. Sekali lagi saya tegaskan yang menang, yang melaksanakan Munas," ujar dia.
Leo mengatakan, jika MA sudah mengeluarkan putusannya terhadap sengketa Golkar, maka akan digelar Munas kembali untuk memilih calon ketua umum.
"Siapa yang dimenangkan itu yang melaksanakan. Kita berharap segera turun (putusan MA). Kalau di pihak Mahkamah Partai, selambat-lambatnya Oktober 2016. Tapi bisa saja sebelum Oktober 2016, bisa saja Desember 2016 seperti yang diinginkan Yorrys. Bisa saja," tandas Leo Nababan. (Mvi/Ans)
Ahok Dituding Lakukan Politik Pencitraan
Wanda Indana - 14 September 2015 14:50 wib
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: MI/Immanuel)
Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dituding sedang melakukan politik pencitraan. Sikapnya yang membolehkan pedagang kaki lima (PKL) berdagang di sembarang tempat serta mempersilakan hewan kurban dipotong di sekolah dinilai melanggar aturan yang telah dibuatnnya sendiri.
Anggota DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, Ahok mulai memainkan politik populis menjelang Pemilihan Gubernur DKI 2017. Hal itu dilakukan Ahok untuk menarik simpati publik.
Beberapa kebijakan populis yang dikeluarkan Ahok, yakni menjadikan Balai Kota sebagai tempat wisata dan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah seharga di bawah Rp1 miliar. "Itu program populis, Balai Kota jadi tempat wisata juga telat," kata Nurdin kepada Metrotvnews.com, Senin (14/9/2015).
Menurut Nurdin, menjadikan Balai Kota sebagai tempat wisata bukan kebijakan luar biasa. Pasalnya, Gedung DPRD DKI sudah lebih dulu dibuka untuk umum.
"Bukan sesuatu yang luar biasa, apa sih yang dilihat, cuma kantor Gubernur, gak ada sesuatu yang spesial. Masyarakat ke sana boleh-boleh saja. Malah Gedung DPRD sudah lama terbuka untuk umum, jadi jangan bangga," ujarnya.
Ahok juga rela melanggar Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Ahok membolehkan hewan kurban dipotong di area sekolah. Ahok melonggarkan Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dengan membolehkan PKL dangan disembarang tempat selain di atas saluran air.
EDITOR(IP01)
Surya Paloh Sebut Setya dan Fadli Zon tak Tepat Menemui Donald Trump
Achmad Zulfikar Fazli - 15 September 2015 21:37 wib
Pertemuan Dubes Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (MI/Ramdani)
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengkritisi pertemuan yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dengan bakal calon presiden AS, Donald Trump. Menurut dia, sebagai pejabat negara tidak tepat keduanya menemui Trump yang tengah berjuang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik.
"Jelas di sana ada pelanggaran etik mau apa pun alasannya," kata Surya Paloh di DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).
Mantan anggota MPR ini pun menyesalkan alasan yang diberikan Setnov dan Fadli Zon untuk memancing investor masuk ke Indonesia dalam pertemuannya dengan Trump. Menurut dia, dengan alasan apa pun, secara etika tidak tepat keduanya melakukan pertemuan dengan Trump.
"Fungsi DPR bisa macam-macam selagi berjalan dengan akal sehat. Tetapi harus sesuai dengan etika yang mengikat dengan fungsi dan perannya masing-masing. Tapi kita tidak bisa berdalih seperti ini. Masyarakat bisa marah dengan ini," pungkas dia.
Ia pun saat ini menyerahkan kasus Setnov dan Fadli Zon ini kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengusut secara tuntas. Ia yakin, MKD akan berjalan sesuai koridor yang ada. Walaupun pimpinannya berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"Silahkan mau diberikan sanksi ya bagus, kalau tidak ya sudah. Saya pikir semuanya punya akal sehat dan nurani (dalam memutuskan)," tandas dia.
EDITOR(IP01)
JK: Sulit Tukar WNI dengan Bandar Narkoba
Suci Sedya Utami - 15 September 2015 19:27 wib
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). MI/ADAM DWI
Metrotvnews.com, Jakarta:Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku telah mendapatkan laporan dari Menko Polhukam Luhut Panjaitan terkait dua warga negara Indonesia (WNI) pada Minggu (13/9/2015) yang disandera oleh kelompok bersenjata di Skouwtiau, Papua Nugini.
JK mengatakan, Luhut telah menginstruksikan panglima yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Papua Nugini untuk membebaskan dua WNI yang ditahan karena penangkapan narkoba di Papua.
Namun, JK mengakui, Pemerintah RI tidak akan mudah menyepakati syarat dari kelompok bersenjata untuk menukar dua WNI dengan bandar narkoba yang kini tengah ditahan pihak kepolisian di Papua.
"Tentu pasti tidak mungkin kita deal begitu saja, tidak mungkin itu apalagi narkoba kan," kata JK di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).
Lebih jauh, JK menambahkan pemerintah terus berupaya melakukan langkah penyelamatan terhadap dua WNI yang menjadi tawanan di Papua Nugini.
"Itu tentu pihak keamanan kita di bawah Menko Polhukam bekerja keras untuk itu," pungkasnya.
EDITOR(02)
Pimpinan DPR tak Tahu soal Kenaikan Tunjangan Dewan
Surya Perkasa - 15 September 2015 21:04 wib
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Foto: MI/Angga Yuniar.Metrotvnews.com, Jakarta: Keinginan anggota dewan untuk menambah tunjangan tahun 2016 disetujui oleh Kementerian Keuangan. Usulan yang disampaikan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ini justru tidak diketahui oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
"Saya enggak tau itu. Tanya ke BURT atau Sekjen DPR," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015).Dia pun berdalih tidak paham tentang kabar kenaikan tunjangan ini. Ketika ditanya urgensi kenaikan tunjangan, Fadli juga mengaku tidak paham."Enggak tahu saya. Tunjangan apa saja enggak tahu. Saya enggak tahu. Kalau soal duit saya agak amatir tuh," kata dia.Sebelumnya, BURT mengakui telah meminta kenaikan tunjangan. Beberapa kenaikan tunjangan ini pun disetujui oleh Kemenkeu.Seperti diketahui kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu:
1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp11.150.000, hanya disetujui Rp6.690.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp10.750.000, hanya disetujui Rp6.460.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp9.300.000, hanya disetujui Rp5.580.000.
2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp18.710.000, hanya disetujui Rp16.468.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp18.192.000, hanya disetujui Rp16.009.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp17.675.000, hanya disetujui Rp15.554.000.
3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp7.000.000, hanya disetujui Rp5.250.000.
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp6.000.000, hanya disetujui Rp4.500.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp5.000.000, hanya disetujui Rp3.750.000.
4. Bantuan Langganan listrik dan telepon DPR mengusulkan Rp11.000.000, hanya disetujui Rp7.700.000.
IP02
Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Ini 10 Tuntutan Guru Honorer
Achmad Zulfikar Fazli - 15 September 2015 11:35 wib
Demo guru honorer di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 15 September 2015. Foto: MTVN/Surya PerkasaMetrotvnews.com, Jakarta: Sekitar enam ribu guru honorer unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat. Mereka berharap, pemerintah merealisasikan 10 tuntutan di bawah ini.
Pertama, pemerintah harus mengangkat tenaga honorer di bidang kependidikan, kesehatan, dan teknis atau administrasi lainnya, secara bertahap menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui kebijakan penundaan (moratorium) seleksi penerimaan ASN reguler, seperti tertuang di surat menteri PAN-RB B/2163/M.PAN/06/2015.
Kedua, menuntut upah layak bagi guru honorer menjadi sebesar upah minimum provinsi (UMP). Selama ini gaji guru honorer hanya sebesar Rp300 ribu per bulan.
Ketiga, mendesak Panja ASN Komisi II DPR serta meminta Kementerian PAN-RB untuk menuntaskan masalah tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebanyak kurang lebih 439.956 orang dengan meningkatkan statusnya menjadi ASN tanpa tes ulang. Serta, menuntut adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
Keempat, meminta adanya peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer melalui program kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) dalam RAPBD tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Kelima, pemerintah harus menetapkan data base seluruh tenaga honorer dalam anjab dan ABK "e-formasi" aparatur sipil negara, untuk mengisi formasi instansi pemerintah pusat di 76 kementerian atau lembaga dan 572 pemerintah daerah.
Keenam, pemerintah harus mengangkat guru honerer menjadi PNS.
Ketujuh, harus ada sertifikasi guru honorer. Selama ini, hanya ada 50 ribu dari 1,2 juta guru honorer yang mendapatkan sertifikasi.
Kedelapan, menolak adanya ujian kompetensi guru (UKG).
Kesembilan, hapus keputusan menteri tentang petunjuk teknis tunjangan profesi guru.
Terakhir, pemerintah harus mencabut peraturan menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009. Pertimbangannya, guru tidak wajib melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah untuk kenaikan pangkat.
(IP 04)
Ada Kang Emil, Pilgub DKI Makin Dinanti
Coki Lubis - 15 September 2015 01:36 wib
Walkot Kamil saat mengunjungi kantor Gubernur Ahok. (foto: Antara)
Metrotvnews.com, Jakarta: Masih ada waktu dua tahun lagi sebelum masa kampanye pilgub DKI Jakarta. Namun aksi promosi terhadap bakal calon kontestannya sudah menghatkan media sosial. Lucunya tokoh yang disebut-sebut namanya belum tentu akan maju dalam konstestasi politik tersebut.
Ini karena Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi menjadi 'kontestan' tunggal. Sang Pentahana yang kerap menjadi kontroversi ini sedang dibanding-bandingkan sepak terjang dan capaiannya dengan Ridwan Kamil, si pendatang baru di kancah politik nasional.
Sejak jauh sebelum memenangkan Pilwakot Bandung, Ridwan Kami telah memenangkan simpati banyak orang. Selain karena karya arsitekturnya yang diakui dunia, namun juga kepeloporannya dalam menggerakkan aksi warga. Di antaranya gerakan petani urban.
Setelah dianggap berhasil membuat perubagan di Bandung, Kang Emil - sapaan akrabnya, semakin dikenal. Sosok yang santun dan dekat dengan warga, baik offline maupun online di medsos. Bahkan banyak warga Jakarta berharap Emil bisa memimpin Jakarta.
Harapan yang disampaikan di media sosial ini hingga sempat menjadi Trending Topic Twitter Indonesia. Berikut ini di antaranya;
@firmanyursak Semoga Kang @ridwankamil mau pimpin Jakarta 2017,lbh jelas kerjanya. Soalnya Gubernur DKI yg skr 'agak-agak'
@andhikagustine1 @ridwankamil kang Ridwan nggak ada niat buat jd gubernur jakarta kang? Biar jakarta nggak stuck gitu-gitu aja.
@manager_5am Smoga @ridwankamil maju jadi gubernur jakarta periode 2017
@GOENADIEV Hanya Ridwan Kamil yg mampu saingi Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Ribuan harapan warga Jakarta ini belum direspon serius oleh Emil. Dia bahkan pernah meminta agar akun twitter yang mempromosikan dirinya maju ke DKI 1 ditutup.
Dukungan semakin mengarah ketika dua partai pengusungnya di Bandung, yakni Gerindra dan PKS melempar wacana Emil menjadi sosok yang dipertimbangkan untuk maju suksesi DKI 1. Namun Emil tetap enggan menyatakan kesiapannya.
Ketika disinggung soal ini, Emil hanya melontarkan senyum. Dia menyerahkan hal itu kepada Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. "Ah dari mana itu? Terserah Pak Taufik (Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik) aja jangan bawa-bawa saya. Saya pikir-pikir dulu," ujar Emil.
Namun, seandainya Emil maju di DKI 1, bukan berarti jalannya mulus. Opini negatif yang tidak menginginkan dirinya pimpin Jakarta juga bermunculan.
@yerridip Tolak ridwan kamil jadi gubernur DKI.. Jadi Ancur jakarta. #temanahok
@Hendra_Alamin Kota Bandung saja masih amburadul
@reevana Bukannya saya timses ya, tapi utk ngurus Jakarta kayaknya mesti orang segila Ahok deh! Sekelas Ridwan Kamil atau Risma kurang gahar :) kodee
Yang menarik, ada juga netizen yang berharap keduanya berpasangan.
@WJB__: Atau A Hok wakilnya Ridwan Kamil. Supaya nanti bisa berkelanjutan 2022 Ridwan Kamil Gubernur DKI s/d 2032. Jakarta pasti berubah.
@ayusoemardoko: Kalo yg maju buat DKI 1 dan 2 itu Ridwan Kamil dan Ahok, bakalan bakalan ciamikkk banget!
Yang pasti Ibu Kota akan menjadi area Pilgub yang paling trending dengan sosok-sosok kuat dan kompeten sebagai calon-calonnya. Bahkan, belakangan nama Sandiaga Uno yang juga dari Gerindra turut muncul. Tak hanya Sandi, di medsos, nama anggota DPD RI, Fahira Idris pun turut terangkat ke permukaan, bahkan nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
@susansoetarjo: Wah kalo benar, keren abis cagub2 DKI. Ada incumbent pak Ahok, bang @sandiuno. Apa kabarnya pak Ridwan Kamil?Pusing milihnya. Bagus-bagus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar